Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena  seusai pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dinas/Instansi terkait di kantor Bupati Sleman menjelaskan bahwa banyak hal dan terobosan yang telah diinisiasi oleh Bupati. Contoh di bidang perbaikan kesehatan, iklim program ketenagakerjaan, pendirian kampung keluarga berencana, bantuan jaminan kesehatan BPJS dan satuan kerja pemda kabupaten Sleman terhadap pengawasan obat serta makanan.

Pimpinan Komisi IX dari FPP ini mengapresiasi terobosan program-program yang dilakukan Pemda Sleman. Selanjutnya akan didiskusikan dengan seluruh mitra terkait, agar menjadi kebijakan bahkan nantinya berimplikasi pada pendistribusian program. Hal itu disampaikan pada rangkaian Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Sleman, Jogjakarta, Kamis (14/12/2017).

Ketika meninjau lokasi rumah sakit jiwa Grahasia, Marlena juga mengapresiasi adanya pelayanan kesehatan primer di Puskesmas yang menyiapkan tenaga psikiater untuk bisa memberikan masukan atau menerima curhat masalah kejiwaan. RSJ ini akhirnya meraih akreditasi nasional tingkat paripurna sehingga  makin mengokohkan RSJ Grhasia sebagai pusat pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA. “ Prestasi ini  diharapkan bisa terus dipertahankan," ujar Lena.

Secara khusus, dia menyambut baik atas antusiasme masyarakat dan seluruh instansi cukup tinggi dengan kehadiran Tim Kunjungan Kerja Komisi IX. “Tinggiinya IPM (Index Pembangunan Manusia) Kabupaten Sleman yang mendekati sempurna adalah salah satu indikator besarnya perhatian pemerintah daerah Sleman dalam mensejahterakan rakyat," tandasnya.

Anggota Tim Kunker Komisi IX Imam Suroso menambahkan, fungsi pokok Pemerintah dan DPR RI adalah memastikan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat harus terlindungi. Selain itu dibantu kerja keras instansi terkait contohnya BPJS, dan juga mesti digalakkan masyarakat dengan tetap menghidupkan germas (gerakan masyarakat hidup sehat). Dengan slogan itu maka rakyat sehat, negara kuat.

Sedangkan anggota Tim Abidin Fikri menyebutkan, kunjungan kerja terkait pengawasan Komisi IX salah satunya adalah mengenai penganggaran. “ Kami ingin memastikan apakah amanat APBN tentang anggaran kesehatan 5% apakah sudah dimasukkan pada induk APBD sehingga pelayanan kesehatan masyarakat bisa fokus lebih dari memadai,” ujarnya menambahkan,

Terkait wabah difetri, ia menyebutkan, pemerintah daerah sudah cukup responsif dalam penanganan kesehatan masyarakat termasuk difteri, sehingga di Sleman tidak ada hal yang mengkhawatirkan. (gd,mp)